Peranan Komisi Tiga Negara (KTN) dan UNCI

Pelaksanaan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda pasca Agresi Militer Belanda l diawasi oleh Komisi Konsuler yang beranggotakan beberapa Konsul Jenderal di Indonesia.
Advertisement

Komisi Konsuler itu diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat, Dr. Walter Foote dan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Namun, meskipun telah ada gencatan senjata, dalam kenyataannya, Belanda masih terus berusaha memperluas wilayahnya.

Pelanggaran ini dilaporkan Komisi Konsuler (pengawas gencatan senjata Indonesia – Belanda) kepada PBB. Laporan ini ditanggapi Dewan Keamanan PBB dengan membentuk sebuah komisi jasa-jasa baik yang terkenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Komisi ini terdiri atas tiga negara.

a. Australia, diwakili Richard Kirby yang dipilih mewakili kepentingan Indonesia.

Advertisement

b. Belgia, diwakili Paul Van Zeeland yang dipilih mewakili kepentingan Belanda.

c. Amerika Serikat, dipilih Australia dan Belgia sebagai pihak netral dengan wakilnya Dr. Frank Graham.

Pada 27 Oktober 1947, KTN tiba di Jakarta untuk memulai pekerjaannya. KTN kemudian berhasil melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pihak-pihak yang bertikai. Sejak 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, wakil-wakil Indonesia dan Belanda bisa duduk bersama melakukan dialog dalam Perundingan Renville yang menandai berakhirnya konflik akibat Agresi Militer Pertama Belanda.

Peranan United Nations Commisions for Indonesia (UNCI)

Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedu pada 19 Desember 1948, dunia internasional langsung mengecam tindakan tersebut. Birma dan India memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi pada 20 – 23 Januari 1949. Konferensi yang dihadiri sejumlah negara Asia, Afrika, dan Australia itu menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB. Keesokan harinya Dewan Keamanan PBB Iangsung melakukan sidang yang membahas resolusi tersebut.

Dalam pertemuan 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi sebagai berikut.

a. Penghentian semua operasi militer Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya.

b. Pembebasan semua tahanan politik Rl oleh Belanda.

o. Belanda harus memberi kesempatan kepada para pemimpin RI untuk kembali ke Jogjakarta.

d. Perundingan-perundingan baru akan dilakukan di bawah pengawasan PBB.

e. Komisi Tiga Negara (KTN) diubah namanya menjadi United Nations Commisions for Indonesia(UNCI).

Dalam upaya menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda ini, UNCI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

a. Membantu kelancaran perundingan antara Indonesia dan Belanda.

b. Mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia.

c. Mengamati plebisit di daerah-daerah Rl yang dikuasai Belanda.

d. Berhak mengajukan berbagai saran atau usul yang membantu tercapainya perdamaian antara Indonesia dan Belanda.

Akhirnya, pihak Indonesia dan Belanda bersedia berunding kembali di Jakarta pada 17 April 1949 dan 7 Mei 1949. Perundingan ini diketuai oleh Merle Cochran (Amerika Serikat), sedangkan delegasi Indonesia ialah Mr. Moh. Room dan delegasi Belanda ialah Dr. Van Royen. Perundingan Roem-Royen kemudian dapat mengakhiri pertikaian Indonesia – Belanda dalam agresi militer kedua Belanda.


Facebook Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *